REPUBLIKA.CO.ID,BOGOR–Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof Dr Mahfud MD, Sabtu dijadwalkan mengisi acara kuliah umum mahasiswa baru Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Juru bicara IPB, Henny Windarti di Bogor, Kamis, mengatakan, Prof Mahfud dijadwalkan mengisi kuliah perdana mahasiswa pascasarjana yang akan dilangsungkan pada Sabtu.

Kuliah perdana Pascasarjana IPB rencananya akan diselenggarakan di Graha Widya Wisuda kampus IPB Darmaga, kabupaten Bogor, Jawa Barat. “Prof Mahfud MD rencananya akan mengiai kuliah perdana pascasarjana IPB. Beliau menyatakan insya Allah bersedia hadir,” ujar Henny.

Kuliah umum tersebut merupakan program tahunan Pascasarjana IPB dalam menyambut tahun akademik baru.
Kegiatan tersebut melibatkan semua mahasiswa baru pascasarjana baik program magister maupun program doktor. Mahfud akan menyampaian paparan seputar dunia konstitusi, yang perlu diketahui oleh kalangan mahasiswa pascasarjana yang notabene sebagai lapisan elit terdidik.

Institut Pertanian Bogor merupakan pelopor program pascasarjana di Tanah Air. Sekolah Pascasarjana IPB merupakan yang tertua di Indonesia. Minat masyarakat mengikuti perkuliahan di Pascasarjana IPB terbilang sangat tinggi, sehingga harus dilakukan seleksi ketat oleh IPB.

Per tahun, rata-rata sebanyak 750 hingga 800 mahasiswa baru diterima oleh Pascasarjana IPB. Perkuliahan Pascasarjana IPB dimulai dengan pelaksanaan kuliah umum yang dipusatkan di Graha Widya Wisuda. Tahun lalu, kuliah umum Pascasarjana IPB menghadirkan Prof Dr M Nuh, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kominfo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA–Tiga tersangka kasus korupsi Lomba Keterampilan Siswa (LKS) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) XVII dan Pameran SMK di Pekan Raya Jakarta pada 2009, tetap diizinkan bekerja di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas). Hal ini disampaikan Mendiknas Ketika memberikan keterangan pers di Gedung Kemdiknas terkait kasus korupsi di Direktorat Pembinaan SMK, Kamis (19/8).

Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) M Nuh mengaku belum mempelajari kasus tersebut secara detail. Pihaknya juga belum mendapatkan laporan dari tersangka. ”Ini juga baru saya ketahui,” katanya.

Tiga tersangka yang dimaksud yakni Kasi Bakat dan Prestasi Subdit Kegiatan Kesiswaan berinisial S, Bendahara Pembantu Peningkatan Mutu Layanan Kesiswaan A, serta Kasubdit Kesiswaan S.

Karena belum memahami kasus tersebut, Mendiknas masih memberikan kesempatan pada tersangka korupsi untuk tetap menunaikan tugas masing-masing di Kemendiknas. “Belum ya. Belum ada keputusan apa-apa, saya baru tahu dan memang belum ada laporan apa-apa. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Semua harus diusut tuntas,” ujarnya.

Mendiknas menambahkan, meski ada oknum yang memanfaatkan kegiatan tersebut, dirinya tidak akan menghapus program LKS SMK dalam rencana kegiatan tahunan Kemendiknas. Apalagi, lanjutnya, substansi LKS memang bagus, karena membangun motivasi siswa dan memberikan wadah bagi mereka untuk berkreasi.

Penyimpangan terhadap pengelolaan anggaran penyelenggaran LKS SMK itu, menurut Nuh, sebagai pelajaran berharga untuk mengelola kegiatan lainnya dengan baik dan transparan.

Sebelumnya, Direktur Pembinaan SMK Kemdiknas Joko Sutrisno telah dimintai keterangan sebagai saksi oleh penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Korupsi, Kamis (12/8). ”Kami siap memberi keterangan sejelas-jelasnya di hadapan hukum,” katanya.

Menurut Joko, anggaran LKS SMK yang dikeluarkan Kemdiknas saat itu nilainya sebesar Rp 11 miliar. Nilai itu dianggap Joko cukup besar, sehingga wajar jika menimbulkan salah perhitungan atau salah paham dalam realisasi anggarannya. Hal itu pula yang kadang menjadikan rencana dengan kenyataan di lapangan berbeda.

Joko mencontohkan, kesalahpahaman bisa saja terjadi pada bagian administrasi dan operasional. Misalnya pengeluaran untuk membeli konsumsi peserta dan panitia LKS SMK yang seharusnya diberikan dua kali, pada kenyataannya diberikan makan sebanyak tiga kali dalam sehari. ”Ini yang kadang hitungannya di luar rencana,” jelasnya.

Kasus ini telah naik ke tahap penyidikan sejak 15 Juni 2010. Kejaksaan juga melakukan serangkaian pemeriksaan saksi-saksi lainnya, termasuk sejumlah daerah di Medan dan Aceh.

Menurut informasi, kasus tersebut terkait dengan dugaan anggaran ganda dalam pelaksanaan LKS SMK dan pameran SMK. Diduga, anggaran tersebut tidak hanya menggunakan dana dari daerah (APBD), namun juga anggaran dari pusat (APBN). Terkait dengan kerugian negara, pihak penyidik belum menyebutkan nilainya.

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO–Jumlah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dinilai harus dikendalikan. Salah satu tujuannya untuk menjaga kualitas para lulusan yakni guru.

Pada 2010, Indonesia telah memiliki sekitar 344 LPTK. Jumlah program studi (prodi) yang ditawarkan LPTK tersebut pun telah mencapai 900. ”Pemerintah harus mengendalikan jumlah LPTK ini, kalau tidak jumlah guru akan membludak,” ujar Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UNS, Furqon Hidayatullah, di kampus UNS, Kamis (19/8).

Pengendalian jumlah LPTK tersebut juga untuk mengimbangi daya penyerapan guru di dunia kerja. Hal ini lantaran penyerapan guru di dunia kerja ternyata masih minim. Dengan jumlah LPTK tersebut, sedikitnya menghasilkan 200 ribu guru per tahun. Padahal, daya serap guru di dunia kerja hanya 40 ribu per tahun.

Kondisi LPTK, ujar Furqon, ternyata juga tidak semua berkualitas. Hal ini, lanjutnya, berdampak pada kualitas lulusannya. Lantaran hal itu, menurutnya, diperlukan penyehatan Sumber Daya Manusia (SDM) di LPTK. ”Tujuannya jelas untuk menghasilkan produk yang bagus,” ujarnya menegaskan.

Guna menjaga kualitas produknya pun, LPTK juga tidak bisa sembarang menarik mahasiswa. ”Pengendalian ‘in take’ mahasiswa LPTK harus dilakukan,” kata Furqon. ”LPTK harus mampu menyaring mahasiswa dari lulusan sekolah menengah atas yang berprestasi.”

Disinggung terkait penyebaran guru, Furqon mengatakan sekarang belum merata. Hal ini ditunjukkan dengan belum tercapainya jam mengajar. ”Sertifikasi yang mensyaratkan jam mengajar 24 jam per minggu banyak yang tidak tercapai. Ini menunjukkan penyebaran guru sekarang ini belum merata,” ujarnya.

Untuk meratakan penyebaran guru, Furqon mengatakan, harus ada pengaturan cara penempatan guru. ”Semua guru baru pegawai negeri sipil (PNS) harus mau ditempatkan di mana saja,” ujarya. Setelah penempatan itu pun, ia menambahkan, harus ada sistem mutasi yang idealnya dilakukan setiap lima tahun.

Ditambahkannya, untuk mengatur SDM guru diperlukan intervensi dari pemerintah. ”Seperti Cina, guru sudah merata dan berkualitas karena pemerintah mau intervensi mengaturnya,” ujarnya. Tak hanya kebijakan dari pemerintah pusat, Furqon mengatakan pemerintah daerah pun harus terlibat aktif dalam pengaturan SDM guru tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA–Sebanyak lima ribu program studi perguruan tinggi swasta (PTS) dan perguruan tinggi negeri (PTN) yang belum terakreditasi. Demikian disampaikan Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas) Fasli Jalal usai upacara kemerdekaan di kantornya, Selasa (17/8).

Oleh karena itu, pemerintah sudah meminta seluruh perguruan tinggi baik PTN dan PTS sejak 2005 lalu untuk mendaftarkan program studinya pada Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi untuk diakreditasi. Kewajiban akreditasi termaktub dalam Peraturan Pemerintah No 19/ 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

“Di dalam peraturan pemerintah selama tujuh tahun perguruan tinggi harus sudah terakreditasi semua,” jelas Wamendiknas.

Oleh karena itu, Wamendiknas menyatakan, program studi yang belum terakreditasi tidak berhak mengeluarkan ijazah. Kemendiknas tidak bisa memaksa setiap universitas untuk mengakreditasi program studinya.

Akibatnya, diakui Wamendiknas, masih ada program studi yang belum terakreditasi dan sejumlah program studi yang sudah kadaluwarsa. Alasan keterlambatan akreditasi tersebut antara lain universitas merasa perlu menunggu dahulu, bahkan ada yang merasa tidak  perlu.

Dengan masa akreditasi lima tahun, pemerintah berharap ada kepastian kualitas program studi dari setiap universitas. “Supaya bisa memastikan, kualitasnya  sama, lebih baik, atau kurang baik dibanding sebelumnya, makanya perlu di akreditasi,” jelasnya.

Pemerintah berjanji menuntaskan semua program studi yang belum terakreditasi maupun yang belum reakreditasi. “Diharapkan, sebelum 2012 nanti, sebelum penerimaan mahasiswa baru, sudah jelas akreditasi di tiap program studi di universitas,” paparnya.

Akreditasi itu, kata Wamendiknas, mencapai empat ribu program studi. “Perhitungannya, kira-kira Rp 22 juta untuk akreditasi setiap program studi, kalau yang baru sudah diakreditasi, yang lama (reakreditasi) silakan masuk,” cetusnya.

Kemendiknas hanya melihat Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi sebagai satu-satunya badan pengakreditasi. “Di UU memungkinkan ada Badan Akreditasi Nasional lain, tapi dalam konteks pemerintah, hanya melihat Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi,” tegasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA–Mulai tahun 2011, Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) akan merintis pendidikan profesi guru. Tujuannya, guru yang nanti lulus memang sudah memenuhi kompetensi sosial, pegagodik, akademik, dan seterusnya.

”Empat atau lima kompetensi itu semuanya bisa disiapkan begitu guru sudah lulus dan dia sudah punya sertifikat sehingga tidak perlu lagi melakukan proses sertifikasi. Dengan sertifikasi itu guru bisa langsung mengajukan,” ujar Mendiknas M Nuh, Rabu (18/8).

Jika dikaitkan dengan distribusi guru yang sekarang timpang, di perkotaan surplus di pedesaan minus, kata Mendiknas, maka memanfaatkan guru yang pensiun dengan mendidik guru dii pendidikan profesi diharapkan  tidak menambah mata rantai panjang tentang sertifikasi dan seterusnya. ”Sehingga begitu dia mengajar dan diangkat, itu karena sudah ada sertifikat dan langsung mendapatkan tunjangan profesi,” tegasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA–Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh menekankan, anggaran Kemendiknas di tahun anggaran 2011 ini diprioritaskan untuk gaji guru dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Tekanan khususnya itu, kata Mendiknas, bisa dilihat dari berapa kali Presiden RI menyebut urusan BOS, pendidikan, dan apa saja yang terkait dengan dunia pendidikan. ”Arahnya pun juga sangat jelas meskipun di pidato kenegaraan maupun di pidato pengantar Rancangan Undang-Undang (RUU) tidak dijabarkan seluruhnya,” ujarnya,

Menurut Mendiknas, mekanisme BOS  sudah relatif mapan. Oleh karena itu, daripada  menambah birokrasi harus ditaruh di pusat lebih baik ditransfer sejak awal dan dialokasikan di kabupaten atau kota.
Dengan demikian tidak ada alasan lagi , adanya keterlambatan waktu yang disebabkan karena penyaluran dari pusat ke daerah. ”Karena semuanya dari awal sudah di daerahkan,” jelasnya.

Pemerintah pusat (Kemendiknas) pun tinggal melakukan supervisi. Tugas pertama dari kemendiknas adalah menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaannya. ”Kedua, melakukan pengendalian atau pengontrolan atau pengawasan dari sisi pelaksanaannya tentu nanti bersama-sama dengan yang ada di provinsi. Dengan demikian urusan yang biasanya dikeluhkan pada Januari 2011 sudah ada di sekolah.

Prioritas berikutnya, kata Mendiknas, untuk gaji guru. Gaji guru yang sebelumnya Rp 2,4 juta paling rendah menjadi Rp 2,6 juta. “Saya kira itu di satu sisi kita bahagia karena gaji guru naik, tetapi di sisi lain harus segera mengantisipasi semakin banyak permintaan untuk segera diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS),” tegasnya.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA–Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Djalal mengungkapkan, anggaran beasiswa untuk siswa yang tidak mampu pada tahun 2011 akan mengalami kenaikan.

“Pada 2010, Kemendiknas menganggarkan beasiswa sebesar Rp3,3 triliun. Kemungkinan akan mengalami kenaikan sekitar ratusan miliar pada 2011,” katanya di Jakarta, Rabu.

Ia menyebutkan, beasiswa tersebut diberikan kepada siswa dari tingkat sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi dengan jumlah anggaran sekitar Rp 3,3 triliun pada 2010.

Beasiswa ini ditujukan bagi keluarga tak mampu, yang telah digratiskan biaya sekolahnya, namun tetap harus membiayai beragam biaya lainnya.
“Ada biaya seragam sekolah, biaya sepatu, biaya transpor, membeli buku, dan alat tulis. Ini di luar dari dana biaya operasional sekolah (BOS),” katanya.

Rinciannya, beasiswa diberikan untuk 2,3 juta pelajar Sekolah Dasar yang masing-masing mendapat Rp 360 ribu/bulan, 900 ribu siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) mendapat beasiswa lebih dari Rp 500 ribu/bulan, dan 600 ribu anak Sekolah Menengah Atas (SMA) dan SMK mendapat Rp 780 ribu/bulan.

Ada pun untuk mahasiswa perguruan tinggi, pemerintah memberikan beasiswa sebanyak Rp 1 triliun. Tiap mahasiswa mendapatkan beasiswa sebesar Rp 10 juta per tahun.

Namun, lanjut Fasli, jumlah penerima beasiswa pada tahun 2011 nanti akan bertambah, yakni 2,7 juta untuk siswa SD, sebanyak 1,3 juta untuk siswa SMP, 700 ribu untuk siswa SMA dan SMK.

Ia menambahkan, kenaikan anggaran beasiswa akan dibicarakan dulu kepada anggota DPR untuk menentukan berapa jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk beasiswa pada 2011 nanti.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA–Orang tua didorong menanamkan pendidikan yang menitikberatkan pembentukan karakter sejak dini di lingkungan keluarga. Sebab, keluarga merupakan institusi terpenting di luar lembaga pendidikan formal. Menurut Wakil Menteri Pendidikan Nasional, Fasli Djalal, pendidikan karakter saat ini sangat penting sebagai reaksi kesadaran atas krisis multidimensi yang melanda Tanah Air.

”Persoalan-persoalan bangsa mempengaruhi proses pendidikan Nasional,” ujar dia dalam acara tadarus kebangsaan Ramadhan 1431 H yang diselenggarakan oleh Maarif Institute dengan tema : ”Reorientasi Nasionalisme Kita : Berharap Pada Pendidikan Karakter, Mungkinkah? di Jakarta, Rabu (18/8) Petang.

Fasli menjelaskan, selain keluarga kegagalan pendidikan di Indonesia tidak hanya terdapat pada lembaga formal. Akan tetapi, lingkungan masyarakat ikut andil menyebabkan proses pendidikan terhambat. Nilai-nilai luhur yang diajarkan di lembaga pendidikan dimentahkan oleh fenomena masyarakat yang bertolak belakang. Dia mencontohkan, ajaran bersikap jujur bertindak dan berucap dimentahkan dengan maraknya kasus korupsi dan mafia hukum di Indonesia.

Oleh karena itu yang paling penting, ungkap Fasli, perlu kerjasama sinergis antarberbagai elemen untuk mendukung penanaman karakter mulai dari keluarga, lembaga pendidikan dan masyarakat. Selain itu, nilai-nilai tentang kehidupan itu tidak cukup diajarkan saja akan tetapi harus dilaksanakan dalam kehidupan keseharian. ”Jika disinkronkan maka pendidikan akan berdampak positif,”ujar dia.

Pendiri Indonesia Heritage Foundation (IHF), Ratna Megawangi, menuturkan unsur terpenting dalam pendidikan karakter adalah mengalirkan nilai-nilai menjadi perilaku yang konsisten diajarkan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pendidikan karakter harus melibatkan perasaan murid agar nurani, empati, dan simpati anak didik terbentuk. Dan, lingkungan sekolah harus dikondisikan untuk membangun karakter yang sesuai dengan tingkat kemampuan dan psikologi anak.

Ratna mengatakan, masa yang paling tepat menanamkan pendidikan karakter adalah usia dini. Meski demikian, diantara tantangan yang paling sulit ialah minimnya kesadaran baik dari pihak guru ataupun orangtua itu sendiri. Oleh karena itu, perlu pembekalan dan pemberian wawasan yang cukup tentang urgensi dan manfaat pendidikan karakter kepada guru dan orangtua.” Internalisasi inilah yang membuat citra lebih positif di mata dunia,”ucap dia optimis.

Pakar Psikologi Sosial, Yayah Khisbiyah, mengemukakan pendidikan karakter muncul sebagai jawaban atas persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat seperti integritas yang lemah, menipisnya kebanggaan dan harga diri sebagai bangsa, kurang menghormati perbedaan, dan hilangnya kasih sayang antarsesama.

Pendidikan tersebut, tutur Yayah, harus mampu menggabungkan dua unsur penting yaitu unsur normatif dan implementasi. Disamping itu, diperlukan pendidikan kewarganegaraan dan pengembangan karakter. Hal ini bertujuan untuk membuat siswa mampu menyiapkan warga negara yang terlibat, kritis, dan mampu memberikan konstribusi ke negara.”Upaya ini juga harus didukung polecy dan kebijakan konstruktif dari pemerintah,” kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA–Rencana pemerintah yang akan mengalihkan penyaluran dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dari pusat ke daerah dinilai anggota Komisi X DPR RI Dedy S. Gumelar akan lebih banyak mudharatnya.

”Sinyalemen ini bukanlah sebuah praduga tanpa dasar, namun memang berpijak pada kenyataan empirik akan akutnya budaya korupsi di birokrasi kita. Pemindahan pengalihan ini patut diduga akibat adanya laporan ketidaktransparanan dana BOS sebagaimana dilansir oleh bank Dunia baru-baru ini,”kata Dedy dalam siaran persnya yang dikirim ke Republika lewat email, Rabu (18/8).

Untuk itu, Dedy mengusulkan agar pemerintah membangun mekanisme kontrol langsung yang melibatkan Kemendiknas dan Kemendagri. ”Karena menyangkut kerjasama dua kementerian, perlu terobosan dari Presiden, entah dalam bentuk Inpres atau keppres. Pentingnya sinergi pengawasan kedua kementrian ini , semata menyangkut efektifitas belaka,”tutur dia.

Karena prinsip otonomi daerah, Kemendiknas tidak memiliki akses kontrol langsung, apalagi melakukan melakukan intervensi pada kebijakan Pemda. Namun Kemendagri, jelas memiliki kekuasaan untuk mengontrol pemerintahan daerah. ”Oleh karena itu, dalam bayangan saya, sinergi langsung kedua kementrian inilah yang akan efektif memantau dan mencegah penyimpangan penggunaan dana BOS di level daerah,” tutur dia.

Dedy mengusulkan untuk menghidupkan satuan tugas yang akan mengawal mekanisme aduan yang melibatkan semua unsur masyarakat. ”Kepada anggota DPR, utamanya rekan-rekan Komisi X, diharapkan membuka diri akan masukan dari konstituen terkait kemungkinan penyelewengan yang lebih dahsyat lagi. Tanpa itu, sulit membayangkan penyaluran dana BOS yang akan lebih baik,”kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO–Peminat Program Studi (Prodi) Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) ternyata masih tinggi. Terbukti dengan banyaknya pendaftar prodi PGSD reguler di Universitas Sebelas Maret Solo (UNS) yang mencapai 4400 orang. Padahal, tahun ini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UNS hanya menerima 30 mahasiswa untuk prodi tersebut.

Menurut Dekan FKIP UNS, Furqon Hidayatullah, dengan perbandingan jumlah pendaftar dan mahasiswa yang diterima tersebut, tingkat persaingan PGSD cukup tinggi yakni 1:160. Dengan tingkat tersebut, skor mahasiswa yang diterima masuk prodi PGSD pun termasuk tinggi. “Yang tertinggi mencapai 97,4 dari nilai sempurna 100,“ ujar Furqon di kampus UNS, Kamis (18/8).

Furqon mengungkapkan, pihaknya memberikan apresiasi kepada para mahasiswa yang masuk prodi PGSD dengan skor tertinggi. Tiga mahasiswa baru PGSD UNS bebas biaya SPP selama satu semester. Mereka adalah Fajar Sanubari, Aan Nurdila, dan Desi Purnomo masing-masing adalah mahasiswa Jurusan Pendidikan Kimia, Matematika, dan Biologi.

Sementara itu, pada Rabu (18/8), UNS melantik 4.616 mahasiswa baru. Untuk tahun 2010, jumlah pendaftar di UNS melalui jalur Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK) cukup tinggi yakni 10.943 orang. Dari jumlah tersebut, yang diterima hanya sekitar 645 orang sehingga tingkat persaingan mencapai 1:17.

Untuk jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), UNS menerima 2.257 mahasiswa dari 44.645 pendaftar. Sementara untuk jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Swadana, UNS menerima 1.652 mahasiswa dari 14.614 pendaftar. Tahun ini UNS juga menerima sekitar 14 mahasiswa asing.